Namun demikian, pembukaan sekolah kembali bukan solusi ideal saat ini dan tidak boleh diputuskan dengan buru-buru.
Katanya, jika permasalahan utamanya adalah PJJ, sebaiknya pemerintah mengalokasikan anggaran yang lebih untuk membantu PJJ. Cukup banyak dari anggaran penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sejumlah Rp 695,2 Triliun itu yang belum terserap secara maksimal.
Baca juga: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jadi Sasaran Mahasiswa Asing
"Pemerintah bisa mengalokasikan sebagian anggaran tersebut untuk mendukung pendidikan di masa pandemi dan meningkatkan kualitas PJJ," jelasnya.
Bersama Komisi X, Bramantyo menyatakan, pihaknya sudah mendorong penyusunan dan penerapan kurikulum darurat sejak awal masa pandemi. Namun, pihak Kemendikbud kurang menanggapi rekomendasi itu di awal dan baru memutuskan penggunaan kurikulum darurat saat pengumuman SKB 4 Menteri lalu.