Berbagai kebijakan kontroversi ini dilakukan dengan tujuan kondisi ekonomi yang perlu segera diperhatikan. Jika angka kasus COVID-19 masih terus tinggi, tentu saja pemerintah akan semakin terbebani persoalan ekonomi di masyarakat. Kebijakan kontroversi ini ditenggarai oleh kebutuhan untuk segera melakukan pelonggaran akvitas di masyarakat, utamanya sektor ekonomi.
Penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC PEN) telah menghabiskan biaya yang tak sedikit. Sejak pandemi COVID-19 masuk Indonesia pada Maret 2020 hingga Juli 2021, pemerintah sudah menghabiskan dana hingga Rp 885,28 triliun, (cnbcindonesia.com, 12 Agustus 2021).
Namun yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah kebijakan yang dipilih ini pada dasarnya menghadirkan sebuah bentuk kesemuan semata. Pemerintah juga menunjukkan pada dasarnya tidak memiliki perencanaan yang jelas dalam menangani pandemi COVID-19 ini.
Sebab, baru pada Minggu kemarin, Presiden Joko Widodo menyadari bahwa Pemerintahan ini dikelola tanpa kejelasan konsep penanganan pandemi COVID-19. Ini ditunjukkan dengan Presiden Jokowi telah memberikan arahan kepada Kementerian Kesehatan untuk menyiapkan peta jalan (roadmap), jika virus COVID-19 tak juga hilang dalam waktu lama. Pemerintah pun akan segera kembali menerapkan konsep hidup berdampingan dengan virus Covid-19 yang dapat dikatakan new normal tahap II.
Sayangnya dari kebijakan-kebijakan yang penuh kontroversi, menunjukkan suatu upaya-upaya yang dilakukan hanya berjangka pendek, malah dapat membawa kita memasuki labirin penanganan COVID-19.