Melansir Metrotvnews, Minggu (7/12/2025), berdasarkan Buku Nota Keuangan II Tahun 2026, arah kebijakan perekrutan aparatur sipil negara mengacu pada prinsip zero growth dan minus growth. Zero growth berarti penerimaan pegawai baru disesuaikan dengan jumlah ASN yang memasuki masa pensiun, sementara minus growth berarti jumlah penerimaan lebih sedikit dibandingkan jumlah pegawai yang berhenti.
Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga keseimbangan belanja pegawai serta memastikan efisiensi struktur birokrasi pemerintah.
Melansir dari sejumlah dokumen kebijakan daerah, termasuk informasi pada laman resmi KPU Papua Pegunungan, arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa rekrutmen ASN ke depan akan dilakukan secara sangat selektif. Pemerintah menekankan bahwa penerimaan pegawai baru harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil setiap instansi, bukan semata pada pemenuhan kuota semata.
Meski belum diumumkan secara resmi, sejumlah prediksi menyebutkan bahwa kebutuhan ASN tahun 2026 masih berada pada kisaran ratusan ribu formasi secara nasional. Formasi tersebut diperkirakan akan tetap difokuskan pada sektor-sektor strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat serta penguatan fungsi teknis pemerintahan.
Beberapa sektor yang diperkirakan tetap menjadi prioritas dalam formasi CPNS 2026 antara lain pendidikan, kesehatan, serta teknis pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Untuk lulusan SMA dan SMK, peluang masih terbuka melalui formasi teknis non-gelar yang selama ini menjadi ujung tombak layanan operasional di berbagai instansi.