Sayangnya yang terjadi adalah Presiden Prabowo terkesan membela para pembantunya, sedangkan yang cenderung memperoleh pernyataan ketus dari pemerintah adalah masyarakat. Kritik masyarakat yang semestinya bernilai kepedulian malah dinilai mengganggu stabilitas negara, miris!
Pergantian Dadan kemarin pun, jika dicermati, pemecatannya memungkinkan karena memang Dadan akan ditangkap dan ditahan oleh Kejaksaan Agung, jadi disinyalir Presiden sudah mengetahui sebelumnya, apalagi presiden prabowo telah menginstruksikan Dudung Abdurrachman sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) untuk mengevaluasi MBG dan menelusuri kemungkinan praktik korupsi.
Artinya, sikap tegas Prabowo dalam mendukung memproses kasus hukum Dadan sebagai tindakan tepat, tetapi terlalu lama proses itu dilakukan atau cenderung telat, meski begitu setidaknya lebih baik diproses daripada tidak sama sekali.
Proses Pergantian yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan mengganti Dadan kepada Nanik yang merupakan wakil kepala BGN, jika dicermati memungkinkan perjalanannya tidak akan terlalu baik dalam pengelolaan MBG ke depannya. Sentimen positif publik terhadap Nanik sudah lama berkurang.
Kasus Dadan ini diperkirakan, juga akan menyeruak mengungkap akan banyak kasus lain yang mengitarinya, sehingga persoalan ini akan membuat situasi distribusi MBG dan proses program MBG diyakini akan terganggu. Oleh sebab itu, dari kasus Dadan ini, semestinya Pemerintah melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap BGN sebagai lembaga pengelola MBG.