Kekuasaan yang harusnya menjadi sebuah amanah untuk diemban dan dijalankan demi kemaslahatan rakyat, justru dijadikan sebagai ladang meraup keuntungan. Baik keuntungan pribadi maupun keuntungan kelompok.
Bagaimana tidak, negara demokrasi dalam perjalanannya telah menerapkan politik mahar. Biaya kampanye hingga aktivitas suap menyuap guna naik pada kursi kekuasaan kerap terjadi, khususnya saat kampanye. Sehingga, pesta demokrasi yang berbiaya mahal tersebut membuat para pelaku harus dengan cepat mengembalikan modal kampanye.
Seperti kita ketahui bersama, para calon penguasa kerap mengeluarkan biaya guna menarik hati para rakyat agar memilih mereka menjadi pemenangnya. Sehingga, hal tersebut membuat para pejabat mengeluarkan modal yang cukup fantastis.
Tak ayal lagi, jika kekuasaan yang mereka raih hanya jalan guna mengembalikan modal secepat mungkin, tanpa berpikir kemaslahatan rakyatnya. Sebab, dalam sistem kapitalis demokrasi tidak mengenal halal-haram. Yang menjadi standar dalam sebuah perbuatan adalah kepentingan dan manfaat semata.
Sistem kapitalis demokrasi yang memisahkan agama dari kehidupan dan mengarahkan manusia agar menjadikan barat sebagai kiblat telah nyata membuat berbagai kerusakan di berbagai aspek kehidupan manusia.