JAKARTA, TELISIK.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tenggat waktu hingga 8 September 2024 kepada bakal calon kepala daerah untuk melaporkan harta kekayaannya.
Pelaporan ini wajib dilakukan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang menjadi salah satu syarat penting dalam proses pendaftaran calon kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
KPK menyediakan layanan khusus pada tanggal 7 hingga 8 September untuk memudahkan proses tersebut.
KPK mengumumkan bahwa layanan penerimaan dokumen LHKPN akan dilakukan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta. Layanan ini dibuka mulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIB pada kedua tanggal tersebut.
Baca Juga: Lima Kerajaan di Indonesia Masih Berdiri Kokoh hingga Saat Ini