Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pelayanan ini akan membantu para calon kepala daerah dalam melengkapi dokumen yang dibutuhkan sebelum masa perbaikan dokumen berakhir pada tanggal 8 September 2024.
“KPK membuka layanan penerimaan dokumen LHKPN dan verifikasi administrasi pada tanggal 7 dan 8 September 2024 di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, mulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIB,” ujar Budi Prasetyo dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (7/9/2024).
Selain itu, KPK juga meminta kepada seluruh bakal calon yang belum mendapatkan tanda terima LHKPN agar segera melengkapi seluruh dokumen pendukung yang dibutuhkan.
Salah satu dokumen yang harus dilengkapi adalah surat kuasa yang harus disertai dengan meterai elektronik.