“Tidak menutup kemungkinan bahwa kasus ini akan berkembang. Bagi yang tidak kooperatif ada sanksinya, kalau dua kali panggilan tidak hadir bisa dilakukan jemput paksa, kalau menghalangi penyidikan bisa dipidana pasal 21 UU Tipikor,” jelasnya.
Yudi pun mengingatkan KPK harus bergerak cepat menuntaskan kasus yang menyeret pejabat negara ini. Berdasarkan pengalaman, kata Yudi, KPK harus sesegera mungkin menuntaskan kasus ini sebab para tersangka sebelumnya sudah mendapatkan pemberitahuan SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan).
“Artinya mereka sudah tahu menjadi tersangka,” ujarnya.
Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK ini juga prihatin dengan para pejabat negara yang terjerat kasus korupsi.
“Dengan tersangkanya Wamenkumham menambah keprihatinan mengenai kondisi korupsi di negara kita, karena pejabat selevel Wamenkumham pun yang paham hukum menjadi tersangka korupsi,” kritik Yudi.
