Boyamin menceritakan, uang itu diberikan oleh Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (PTCLM), Helmut Hermawan, berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari perusahaan tersebut kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham.
“Urutannya itu adalah Rp 4 miliar, Rp 3 miliar, dan Rp 1 miliar. Uang Rp 4 miliar konon katanya untuk upah lawyer, Rp 3 miliar tambahan lagi untuk menutup perkara yang menyangkut Helmut karena dia juga dilaporkan di Polri. Tapi janji itu tampaknya yang Rp 3 miliar tidak terpenuhi, yang Rp 1 miliar untuk permintaan membiayai kegiatan Persatuan Tenis Lapangan Indonesia, organisasi olahraga,” ujar Boyamin.
Helmut diketahui saat ini menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Sulawesi Selatan. Helmut berstatus terdakwa dalam kasus tambang batubara terkait pelanggaran UU Minerba. Dia diduga membuat dokumen palsu tentang produksi batubara CLM.
Helmut sempat mengaku sakit dan meminta izin untuk tidak mengikuti persidangan secara langsung. Namun, Kejaksaaan Negeri (Kejari) Makassar meragukan alasan sakit Helmut karena surat keterangan sakit dikeluarkan oleh rumah sakit (RS) swasta, bukan RS pemerintah.
Penerimaan uang yang juga menyeret Eddy Hiariej tersebut, menurut Boyamin, bisa masuk kategori suap, gratifikasi maupun pemerasan. Dia menduga ada konflik kepentingan terkait dengan pelayanan dan penerimaan uang dalam kasus ini.
