Sayangnya, upaya penguatan KPK pasca dilemahkan oleh pemerintahan Jokowi. Ternyata tidak akan dilakukan dalam waktu cepat oleh pemerintahan Prabowo. Hingga saat ini, telah ditegaskan oleh Pemerintahan Prabowo bahwa belum ada rencana dari pemerintah untuk kembali merevisi UU KPK dan mengembalikannya ke versi lama.
Setali tiga uang, DPR juga telah memastikan belum menerima usulan apapun terkait wacana merevisi kembali undang-undang KPK.
Tentang KPK yang lemah akibat revisi UU KPK 2019, akhirnya menjadi legasi buruk yang telah dihasilkan oleh Jokowi.
Andai saja, Jokowi saat itu tidak mengeluarkan Surpres (delegasi kepada kementerian), atau andaikan saja Jokowi mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) setelah pengundangan UU KPK baru, seperti dilakukan oleh Soesilo Bambang Yudhoyono terhadap UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mengembalikan dari proses dipilih oleh DPRD kembali dipilih langsung oleh rakyat, maka Jokowi masih bisa dianggap pahlawan dalam upaya pemberantasan korupsi atau setidaknya ia meninggalkan legasi baik.
Saat ini, pernyataan Jokowi mendukung mengembalikan revisi UU KPK lama, dapat dianggap suatu pernyataan tersurat akan penyesalan di hatinya atas sikapnya ketika memimpin republik ini. Jokowi seolah sedang meratap di tembok rumahnya, persis seperti satir politik “tembok ratapan Jokowi”, ekspresi kepiluan dirinya telah memberikan beberapa noda dari legasi yang ditinggalkannya selama 10 tahun memimpin negeri ini. (*)
