"Kasus ini berawal pada 2016 saat Bambang Udoyo selaku Direktur Data Informasi diangkat menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK) kegiatan peningkatan pengelolaan informasi, hukum, dan kerja sama keamanan dan keselamatan laut, serta Leni dan Juli diangkat menjadi Ketua dan Anggota ULP di Bakamla," kata Nasir, SH selaku Pengacara Leni Marlena Hasibuan kepada Telisik.id di Jakarta. Jumat (27/11/2020).
Dijelaskan pada tahun yang sama, ada usulan anggaran pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BAKAMLA Integrated Information System (BIIS) senilai Rp 400 miliar yang bersumber dari APBN-P 2016.
Baca juga: Tersandung OTT, PDIP Tidak Berikan Bantuan Hukum ke Wali Kota Cimahi
Awalnya anggaran untuk pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS belum dapat digunakan walaupun demikian ULP Bakamla RI tetap memulai proses lelang tanpa menunggu persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan.
Pada Agustus 2016, ULP Bakamla mengumumkan lelang BCSS dengan pagu anggaran Rp 400 miliar dan nilai total HPS sebesar Rp 399,8 miliar.