MUNA, TELISIK.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyenter pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Muna yang dituangkan dalam bentuk program.
Saat melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Muna, Rabu (27/10/2021), tim supervisi wilayah IV KPK mempertanyakan jumlah paket kegiatan yang dilelang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah (Setda) Muna. Nah, dari kegiatan yang dilelang itu, pastinya ada pokir anggota DPRD.
"Kita ingin tahu jumlah paket yang dilelang ULP. Dari paket itu berapa persen pokir anggota DPRD," tanya Ikbal, anggota tim supervisi KPK pada Kabah ULP, Sahrun.
Bukan saja itu, dalam proses lelang, Ikbal juga mempertanyakan ada tidaknya intervensi dari internal dan eksternal untuk memperoleh kegiatan. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim).
Baca Juga: Diduga Mengantuk, Pengendara Grand Max Tabrak Tiang Listrik