"Pencegahan pertama LHKPN tahun 2020 itu jatuh temponya adalah Maret 2021, itu kita sudah kumpulkan sampai tengah Juni, rata-rata kepatuhannya 96 persen, lebih baik dari tahun kemarin," ujarnya.
Lebih lanjut, tambah Pahala, proses melapor harta kekayaan secara digital lebih efisien. Menurutnya, dengan akses terbuka, seorang pejabat yang tidak melapor akan terlihat was-was oleh pihak mana pun.
"Jadi artinya kita lihat, mungkin dengan pelaporan full elektronik, lebih sederhana. Dan mungkin akses lumayan menakutkan kalau saya nggak punya LHKPN, saya bisa masalah, jadi saya rasa itu upaya yang bagus," katanya.
Hal ini dipicu tingginya peran serta masyarakat dalam mengakses fitur e-announcement pada aplikasi e-LHKPN.
“Berdasarkan fitur e-Announcement di aplikasi e-LHKPN, telah diakses sebanyak 317.318 kali dengan lima kota pengakses terbesar, yaitu Jakarta (100.316), Medan (19.142), Surabaya (18.421), Makassar (13.546), dan Bandung (12.635)”, ujar Pahala.