Diketahui, KPK menerima sebanyak 363.638 LHKPN dari total 377.574 wajib lapor. Rinciannya adalah Bidang eksekutif: 294.864 LHKPN (96,44 persen). Bidang legislatif: 17.923 LHKPN (89,27 persen). Bidang yudikatif: 19.473 LHKPN (98,46 persen). BUMN/BUMD: 31.378 LHKPN (98,15 persen).
Kewajiban melaporkan LHKPN bagi pejabat negara tertuang dalam UU Nomor 28 Tahun 1999. Bila mereka tidak lapor akan kena sanksi administratif sesuai undang-undang. LHKPN juga berguna untuk seleksi hakim agung.
KPK juga pada tahun ini menerima pemeriksaan LHKPN sebanyak 92 laporan untuk kepentingan seleksi tersebut. Hasilnya dipakai untuk bagian penindakan di KPK serta Komisi Yudisial. (C)
Reporter: M. Risman Amin Boti
Editor: Fitrah Nugraha