MEDAN, TELISIK.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima keluhan masyarakat Sumatera Utara dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Dari keluhan masyarakat mulai 12 Juni 2020, KPK menerima total 303 keluhan terkait penyaluran bansos di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Utara.
Plt Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati saat dikonfirmasi Telisik.id, Minggu (14/6/2020) membenarkan keluhan masyarakat tentang bansos sudah diterima KPK.
"Laporan yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah tidak menerima bansos meskipun telah mendaftar, yaitu berjumlah 134 keluhan," kata Plt Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati kepada Telisik.id via WhatsApp.
Adapun Pemda yang dimaksud, Dari Kota Medan lima laporan, Langkat tiga laporan, Deli Serdang tiga laporan, Tapanuli Tengah dua laporan, Simalungun satu laporan, Sibolga satu laporan, Mandailing Natal satu laporan, Asahan satu laporan, Nias Utara satu laporan dan terakhir datang dari Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara sebanyak tiga laporan.