Selain hukuman penjara, Nur Alam diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 2,7 miliar. Ia juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahun setelah menyelesaikan masa hukumannya.
Pernyataan KPK tersebut menjadi pengingat bagi partai politik untuk menempatkan aspek integritas dan kepatuhan hukum sebagai bagian penting dalam proses kaderisasi, seiring meningkatnya perhatian publik terhadap rekam jejak para tokoh yang kembali aktif dalam dunia politik. (C)
Penulis: Ahmad Jaelani
Editor: Kardin