Baca juga: Menteri Kabinet Jokowi Kena OTT, Ketua DPRD Sumut Dukung KPK
"Itu semua opini yang menyesatkan untuk memperkeruh suasana," timpalnya.
Mantan Sekretaris DLH itu menegaskan, persoalkan PKH tidak ada kaitannya dengan Pilkada. Namun yang perlu diketahui adalah namanya bantuan dari pusat, entah itu PKH, BLT atau lainnya, Pemkab maupun desa punya peran.
"Yang namanya bantuan apa saja di masyarakat sudah pasti berdasarkan data valid dari desa yang kemudian diinput oleh instansi terkait ke pusat," jelasnya.
Secara pribadi dan kelembagaan, ia berpesan agar bersama-sama menjaga kedamaian. Apalagi, tensi politik di Bumi Sowite sangat tinggi, makanya diharapkan pada semua untuk tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan, sehingga bisa memperkeruh suasana.