“Jadi, bukan ruang perbaikan setelah ditetapkan jadi DCS (Daftar Calon Sementara) atau DCT. Kalau KPU mau mengatur atau memaksudkan yang lain lagi, ya harus tertib. Dan pastikan itu dalam peraturan,” tegas Hadar.
Sementara itu, Hasyim mengklaim bahwa tidak ada konsekuensi untuk partai politik yang gagal memenuhi 30 persen caleg perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil). “Di UU tidak ada sanksinya. Kalau di UU tidak ada sanksi, KPU kan tidak bisa memberikan sanksi,” ujar Hasyim.
Hasyim memastikan, partai politik yang gagal memenuhi 30 persen caleg perempuan di dapil tertentu tetap berhak mengusung seluruh calegnya untuk bertarung di dapil bersangkutan.
“Tetap MS (memenuhi syarat, red) karena tidak ada ketentuan yang harus membatalkan itu menurut UU Pemilu. Kalau sampai memberikan sanksi, apalagi pembatalan, harus UU yang mengatur itu,” katanya.
Menanggapi sikap KPU yang tetap tidak merevisi PKPU 10 Tahun 2023, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyatakan akan melakukan pengawasan terhadap surat edaran KPU yang berisi permintaan kepada partai politik untuk memedomani putusan MA.