“KPU juga berkeyakinan partai politik memahami dengan baik dua Putusan Mahkamah Agung atas judicial review pasal 8 ayat (2) huruf a dan pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10/2023,” ujar Idham.

Diketahui, MA juga sudah memutus perkara uji materi yang salah satunya dimohonkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait Pasal 11 ayat (6) dalam PKPU yang sama. Pasal itu terkait syarat mantan terpidana yang dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik sebagai caleg. (A)

Reporter: Mustaqim

Editor: Haerani Hambali