Bawaslu RI, kata Bagja, selama ini belum menerima penjelasan yang rinci dari KPU RI perihal Sirekap. Dia mempertanyakan Sirekap sampai kapan dihentikan dan kenapa perolehan hasil tidak presisi. Pertanyaan ini, menurut Bagja, juga belum dijawab oleh KPU RI.
Baca Juga: Video: Anggota Fraksi PKS DPR Ikut Orasi dan Ungkap Kecurangan Pemilu 2024
Mengenai alasan peniadaan diagram hingga bagan perolehan suara agar masyarakat dapat melihat formulir model C-Hasil plano, Bagja meminta KPU RI harus juga menyertakan formulir D-Hasil dari dari pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
“Dengan begitu masyarakat bisa melihat perbedaan jika ada perbedaan, jika ada permasalahan antara C-Hasil dengan rekap di tingkat kecamatan atau teman-teman saksi,” jelas Bagja.
Bagja juga mempertanyakan formulir C-Hasil dari TPS yang masih banyak belum terunggah di Sirekap.