“Kan terbalik. Kalau Sirekap dengan ada masalah dia bukan lagi buka Sirekap, (tapi) dia bukan alat bantu, justru jadi alat utama,” protes Jeirry.
Lembaga penggiat pemilu lainnya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), turut memprotes keputusan KPU RI yang menghilangkan tampilan grafik dan bagan perolehan suara Pemilu 2024 di Sirekap.
Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Agustyati alias Ninis, menilai KPU seharusnya fokus membenahi sistem yang digunakan aplikasi Sirekap untuk menjawab polemik yang timbul di masyarakat.
“Jika ada yang bermasalah, maka seharusnya KPU menjelaskan dan segera memperbaiki Sirekap. Kalau tidak mau ada polemik harusnya Sirekap yang dibenahi,” tegas Ninis, Rabu (6/3/2024).
Aplikasi Sirekap, menurut Ninis, penting bagi publik sebagai bentuk transparansi dan publikasi data perolehan suara para kontestan pemilu. Dia mengingatkan KPU bahwa publik sulit mengawasi proses-proses penghitungan suara ke jenjang yang lebih tinggi.