KPU Kecewa Tak Dilibatkan Bahas Anggaran Pilkada oleh Pemkot Kendari

"Karena yang menggunakan anggaran itu adalah KPU. Jadi harus benar-benar melibatkan KPU," bebernya.

Jumwal mengaku, anggaran yang diusulkan sebanyak Rp 65 miliar, namun penyusunan saat itu masih menggunakan protab COVID-19. Peningkatan itu juga karena adanya penambahan anggaran badan ad hock, mulai dari PPK, PPS hingga KPPS.

"Kemudian adanya penambahan kecamatan dan kelurahan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Kendari,  Cornelius Padang mengatakan, pemkot telah sepakat bakal mendanai anggaran pilkada sesuai perintah Undang-Undang dan di tahun 2023 ini bakal dianggarkan sebanyak 40 persen dari total anggaran.

Cornelius mengaku, masih mengkoordinasikan bersama pihak terkait termasuk Pemprov Sulawesi Tenggara soal penyusunan anggaran pilkada, sebelum secara resmi bertemu dengan KPU Kendari untuk dibahas lebih jauh.