"Nah kita KPU sebagai pihak yang fasilitasi pengadministrasian partai politik tentu harus lebih tertib di bagian awal dalam hal administrasi SDM kita, baik itu anggota KPU pusat, provinsi, kabupaten kota dan juga tingkat PPK, PPS dan KPPS," jelasnya.
Ketua KPU Sulawesi Tenggara, La Ode Abdul Natsir Muthalib mengatakan, ke depan perekrutan badan ad hoc PPK dan PPS akan menggunakan sistem SIAKBA.
Hal itu untuk memudahkan calon penyelenggara pemilu tersebut bisa tersaring dan terjaring dengan mekanisme yang akuntabel dan transparan.
Untuk di Sulawesi Tenggara, petugas PPK yang akan direkrut sebanyak 1.100 untuk 220 kecamatan dan petugas PPS sebanyak 6.264 orang untuk 2.088 desa/kelurahan se-Sulawesi Tenggara.
Itu dihitung, setiap kecamatan diisi oleh 5 petugas PPK sedangkan tiap desa/kelurahan diisi oleh 3 petugas PPS.