Keanggotaan parpol itu dibuktikan dengan penyerahan foto copy KTP elektronik dan KTA atau kartu tanda anggota. KPU juga nantinya akan bertemu langsung dengan para anggota parpol sesuai lampiran yang diberikan.
Abdul Natsir juga menyampaikan, 75 parpol yang diundang KPU telah memiliki badan hukum, meski tidak semua hadir dalam Rakor tersebut. Ia menekankan, jika pihaknya tidak memandang partai lama maupun baru dalam tahapan verifikasi administrasi dan faktual.
Baca Juga: Belum Ada Koalisi yang Pasti, Manuver Parpol Masih Penjajakan
"Prinsipnya, KPU akan transparan dan melakukan tugas sesuai dengan ketetapan undang-undang," jelasnya.
Senada, Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum dan Pengawasan KPU Sulawesi Tenggara, Ade Suerani, mewanti-wanti parpol lama dan baru, agar lebih teliti dalam merekrut keanggotaan parpol, terutama terkait data diri atau KTP.
