Sesuai pengalaman dalam pemilu 2019 lalu, terdapat keanggotaan yang terdata, namun bersangkutan tidak mengaku sebagai anggota parpol dimaksud. Dampaknya, bisa saja akan sampai ke Bawaslu dan DKPP atau gugatan terhadap parpol untuk proses hukumnya.
"Pengalaman-pengalaman sebelumnya, terkadang KTP ada, kantor ada, tapi orangnya tidak ada, atau orangnya tidak mengaku sebagai anggota parpol. Mudah-mudahan ini tidak berdampak hukum di kemudian hari," bebernya.
Olehnya ia berharap, seluruh parpol agar menginput keanggotaannya di SIPOL benar-benar sebagai anggotanya.
"Harus diketahui dan dikenali sebagai anggotanya," ucapnya.
Baca Juga: PDI Perjuangan Tolak Komunikasi, PKS: Itu Pendapat Pribadi