“Kami memandang Sirekap memiliki peran strategis dan saat ini kami masih fokus melakukan akurasi ataupun sinkronisasi data di dalam Sirekap dengan data autentik di dalam foto formulir model C-Hasil,” ujarnya pada Selasa (20/2/2024) lalu.
Kendati jajaran KPU menganggap Sirekap sebagai alat bantu dan punya peran strategis dalam memublikasikan hasil Pemilu 2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai salah satu kontestan Pemilu 2024 tegas menyatakan menolak penggunaan Sirekap.
Penolakan penggunaan Sirekap terutama dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil Pemilu 2024 di seluruh jenjang tingkatan pleno.
Pihak PDIP juga menyatakan menolak sikap/keputusan KPU yang menunda tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat pleno PPK. PDIP menilai penundaan ini telah membuka celah kecurangan dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
Penolakan PDIP ini disampaikan kepada KPU RI melalui surat nomor 2599/EX/DPP/II/2024 yang ditandatangani Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), Bambang Wuryanto, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, tertanggal 20 Februari 2024.