Permasalahan Sirekap juga mendapat perhatian dari dua organisasi nonpemerintah (Non Govermental Organization/NGO), yakni Indonesia Corruption Watch (ICW) serta Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
Dua NGO ini memohon kepada KPU untuk menyerahkan seluruh dokumen terkait Sirekap. Mereka bermaksud memeriksa kemungkinan adanya indikasi kecurangan dalam sistem tersebut yang dikelola oleh KPU.
“Ditengah dugaan kecurangan pemilu yang masif tentu kami ingin memeriksa apakah betul ada kecurangan yang terjadi melalui Sirekap,” ujar Peneliti dan Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Primayogha, di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).
Permohonan informasi yang diajukan ICW dan KontraS terdiri dari dokumen pengadaan, dokumen anggaran, dokumen pengadaan tanah, dan dokumen rekaman elektronik mengenai kerusakan yang pernah terjadi pada server KPU.
“Sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam menagih transparansi dan akuntabilitas KPU RI, kami meminta berbagai dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, implementasi, hingga anggaran dari Sirekap dan Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka),” jelas Egi.