Baca Juga: Kejar Kemenangan Pilpres 2024, Menteri Airlangga Hartarto Harus Mundur
"Terkait dengan belanja APD itu bisa jadi akan dihapuskan ketika negara telah memberi imbauan bebas COVID-19. Apabila itu dihapus, otomatis usulan anggaran itu akan berkurang," bebernya.
Celakanya, pada pembahasan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah antara eksekutif dan legislatif beberapa pekan lalu, pemda belum menuangkan rencana penganggaran pesta demokrasi itu. Padahal, pilkada merupakan agenda nasional yang wajib dilaksanakan.
"Hanya Alhamdulilah, proposalnya sudah masuk. Usai rapat salah satu ASN dari Bappeda temui saya guna meminta proposal rencana anggaran," pungkasnya.
Ketua Karang Taruna Kelurahan Majapahit, La Ode Safrin Mas'ud mendukung penuh langkah KPU Busel dalam rangka menyukseskan pesta demokrasi di Bumi Gajah Mada. Apalagi, hajatan tersebut dilaksanakan lima tahun sekali.
