Meski terjadi pemangkasan, Pemerintah Provinsi Sultra menegaskan empat sektor layanan dasar tetap menjadi prioritas utama, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Gubernur menekankan bahwa pelayanan publik tidak boleh terganggu meski anggaran mengalami penyesuaian.
Pada rancangan 2026, pendapatan daerah diproyeksikan Rp 3,99 triliun, turun 25,41 persen dari target Perubahan APBD 2025, dengan Pendapatan Asli Daerah Rp 1,71 triliun dan pendapatan transfer Rp 2,28 triliun.
Sementara belanja daerah direncanakan Rp 4,01 triliun atau turun 17,03 persen dibanding tahun sebelumnya, dengan rincian belanja operasi Rp 2,998 triliun, belanja modal Rp 276,874 miliar, belanja tidak terduga Rp 10 miliar, dan belanja transfer Rp 728,328 miliar.
Pemprov Sultra tetap mendorong sinergi antar-OPD dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjalankan program prioritas daerah, agar belanja efektif dan pembangunan tidak melambat. Gubernur menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar seluruh program sesuai visi–misi pembangunan dan Asta Cita Presiden.