"Milik Pemprov itu hanya sebagaian, masih ada sebagaian yang belum dialihkan karena belum melakukan ganti rugi, yakni milik klien kami Almarhum Haris Tara," ujar Fatahilla saat ditemui di Salah satu hotel di Kendari, Rabu (17/3/2021).
Selain itu, Fatahilla mengingatkan pihak Pemprov Sultra bahwa lahan milik kliennya itu sudah berkekuatan hukum melalui putusan inkrah di Pengadilan Negeri (PN) Kendari pada 1995 lalu. Sehingga, jika terdapat pihak-pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan, maka sama halnya melawan negara.
Baca Juga: Jelang Kedatangan Jokowi ke Makassar, Mahasiswa Blokade Jalan Poros
Advokat kawakan ini juga menyinggung pernyataan Gubernur Sultra, Ali Mazi yang mengatakan bahwa sertifikat lahan tersebut sudah ditemukan setelah bertahun-tahun hilang.
Dia menilai, ada drama yang sengaja ingin dipertontonkan pihak Pemprov Sultra. Pasalnya, selama proses sidang berlangsung pada 1995 lalu, tak ada satu pun pihak yang hadir dalam persidangan menunjukan atau pun menyebutkan jika kawasan P2ID itu memiliki sertifikat.