"Ini pemerintah memang tidak adil sama umat Islam, waktu bulan puasa orang dilarang berkerumun sampai waktu mau mudik. Bahkan kita dilarang mudik karena alasan COVID-19. Eh, sekarang Munas Kadin malah diapresiasi dan didukung tanpa pertimbangan apapun," terangnya.
Senada dengan itu, orator aksi lainnya, Andi Dwi Indah Putri mengatakan, ketika pemerintah beralasan karena persoalan kepentingan ekonomi daerah maka dirinya menganggap Wali Kota dan Gubernur tidak memiliki wawasan yang memumpuni untuk melihat secara realistis peningkatan ekonomi rakyat.
Khususnya saat bulan suci Ramadan yang terjadi selama satu bulan dibandingkan dengan Munas Kadin yang hanya beberapa hari saja.
Baca Juga: Orang Kaya Indonesia Akan Mendarat di Kendari, 16 Pesawat Pribadi Parkir di Bandara
"Jadi kalau kajian Pemprov dan Pemkot adalah karena kepentingan ekonomi daerah, berarti gubernur dan wali kota wawasannya tidak mempuni sehingga tidak mampuh melihat secara real bagaimana ekonomi meningkat waktu bulan puasa yang berlangsung selama satu bulan di banding Munas Kadin yang hanya beberapa hari saja," jelasnya.