Katanya, pelimpahan berkas terlalu lama itu mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi tersangka itu sendiri, kemudian juga bagi masyarakat yang dikorbankan dengan korupsi tersebut.
Anselmus menjelaskan, terlebih pelaku korupsi pajak itu saat ini menjadi tahanan kota. Sesuai aturan yang ada, pelaku tahanan kota harus ada pengawalan oleh pihak Kejari atau didampingi aparat penegak hukum, karena dikhawatirkan tersangka dapat ke luar daerah dan melarikan diri.
"Jika pelaku tahanan kota, maka pelaku hanya berada di Kota Kendari, tidak bisa ke luar daerah bahkan di batas kota. Dan itu harus ada pengawalan," urainya.
Namun herannya kata dia, pelaku tersangka kasus korupsi dapat menjadi tahanan kota, padahal pelaku dapat saja melarikan diri karena memiliki akses.
"Tahanan rumah sekalipun sangat mengkhawatirkan, apalagi tahanan kota," pungkasnya. (B)
