"Namun kritik yang membangun Pemda Muna Barat sangat terbuka demi pengawasan dan kelancaran jalanya pemerintahan," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Urusan Layanan Pengadaan (ULP), Abdul Syawal Pino mengatakan, dalam proses pengadaan barang dan jasa di Muna Barat telah transparan, sebagaimana dimuat dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
"Kita transparan dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa," singkatnya. (B)
Penulis: Putri Wulandari
Editor: Kardin