"Berkat kerja sama ini kami berhasil menyusun standar data monografi desa/kelurahan yang dihimpun secara berkala dan berjenjang, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Perpers Nomor 39 tahun 2019," jelas Jenderal ASN Konawe itu.

Ferdinan berharap, dengan adanya Desa Cantik dapat meningkatkan literasi statistik aparat desa/kelurahan untuk menjaga kualitas data yang nantinya dapat digunakan untuk ketepatan sasaran pembangunan desa/kelurahan.

Foto bersama Sekda Konawe Ferdinan Sapan bersama Deputi BPS RI Setianto, Kepala BPS Provinsi, Kepala BPS Konawe serta Forkopimda Konawe. Foto: Aris Syam/Telisik

 

"Untuk aparat desa/kelurahan dan camat dengan adanya Desa Cantik ini kami minta dukungan dari teman-teman semua agar terus bersinergi dengan BPS untuk dapat menyesuaikan semangat pemda dalam menerapkan digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan," tandasnya.

Sementara itu, BPS RI yang diwakili Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa, Setianto sangat mengapresiasi kebijakan dari Pemkab Konawe di bawah kepemimpinan Kery Saiful Konggoasa tentang kesadaran pengelolaan data yang telah meresap dari tingkat bupati hingga ke pemerintah desa/kelurahan.