Pihaknya juga mengancam, jika 1 kali 24 jam DPP PPP tidak mengembalikan SK La Ode Barhim, maka para pengurus lainya akan menyegel kantor DPW PPP Sulawesi Tenggara.
"La Ode Barhim adalah salah satu aset daerah yang begitu cerdas dalam membangun PPP," tutupnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Bidang Infokom DPW PPP Sulawesi Tenggara, La Ode Alhadist Halami, menilai pembatalan SK yang dikeluarkan oleh DPP PPP salah sasaran, yang dibatalkan itu SK Nomor 0609, sementara SK DPW PPP Sulawesi Tenggara SK Nomor 0776.
Ia juga menambahkan, SK yang dikeluarkan oleh DPP berbeda dengan SK yang diterima oleh Ketua DPW PPP La Ode Barhim.
Baca Juga: Sri Yastin, Istri Eks Wali Kota Kendari Asrun Ikut Nyaleg Dapil Kendari-Kendari Barat