Sistem syarikah, menurut PPIH, lebih memudahkan pengendalian dan memperjelas koordinasi layanan, termasuk dalam merespons cepat kebutuhan jemaah di lapangan.
“Dengan skema ini, kami memastikan layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina lebih terorganisir, mulai dari transportasi hingga akomodasi,” jelas PPIH.
Pemerintah Indonesia menyambut kebijakan ini dengan melakukan penyesuaian secara bertahap agar tidak mengganggu kenyamanan dan perlindungan jemaah selama ibadah haji.
Meskipun terjadi perubahan sistem, hak-hak jemaah tetap menjadi prioritas. PPIH memastikan semua jemaah, tanpa memandang syarikah yang menaungi, tetap mendapatkan layanan sesuai ketentuan.
Baca Juga: Jemaah Haji Kolaka Utara Bakal Gabung Kloter 39, Ini Jadwal Keberangkatan