Di mana kata Bariun, kapasitas bupati harus benar-benar mendudukkan persoalan secara proporsional bila ada masalah yang sifatnya kompleks.
Bila para guru tersebut memang dicurigai melakukan pelanggaran karena dugaan keterlibatan politik praktis pada Pilkada waktu lalu, maka bisa diambil langkah dengan melaporkannya secara administrasi ke dewan kehormatan guru atau lembaga lainnya.
Baca Juga: Muhammad Lutfi Siap Mundur dari Mendag Jika Kebijakan Impor Beras Keliru
"Wajar kalau di birokrasi, tapi ini guru, fungsional. Karakteristik penggantian pun juga harus ada aturan tersendiri, artinya bila sekelas kepala sekolah yang dimutasi itu wajar karena bisa jadi ada pertimbangan karir," katanya.
Direktur Pascasarjana Unsultra itu juga mengkhawatirkan mutasi massal guru ini, hanya akan berdampak terhadap mentalitas dan kualitas pendidikan anak didik.