Lewat Pendampingan Terpadu, BKKBN Komitmen Wujudkan Percepatan Penurunan Stunting di Sultra

Hal ini membuktikan bahwa kasus stunting di wilayah Sultra menjadi prioritas pendampingan, apalagi berada di urutan 5 stunting tinggi di Indonesia

“Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah daerah, bagaimana upaya dan strategi untuk mengatasi baik pada balita stunting maupun mencegah agar tidak terjadi stunting," ungkap Imam.

Dalam penyelenggaraannya, tata kelola kebijakan, perencanaan, penganggaran sumber daya, data dan informasi, serta aspek intervensi spesifik dan sensitif memungkinkan ditemukannya banyak kendala dalam pelaksanaannya sampai tingkat desa.

“Kita sangat menyadari bahwa dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, baik dari aspek tata kelola seperti kebijakan, perencanaan, penganggaran sumberdaya, data dan informasi, serta aspek intervensi spesifik dan sensitif kemungkinan masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya sampai tingkat desa," ujar Imam.

Olehnya itu, Imam menekankan bahwa pendampingan terpadu tidak akan memberikan efek maksimal tanpa adanya komitmen dan kemauan bersama pemerintah daerah dalam upaya percepatan penurunan stunting.