KENDARI, TELISIK.ID - Kejaksaan Negeri Konawe melakukan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Bupati Konawe, Konawe utara dan Konawe Kepulauan, sebagai bentuk pendapingan hukum dalam menangani berbagai permasalahan di daerah, Rabu (21/6/2023).

Diketahui, beberapa daerah yang melakukan penandatangan MoU tersebut merupakan wilayah-wilayah poros pertambangan di Sulawesi Tenggara, sehingga masalah terkait pertanahan dan proyek-proyek yang dibangun dalam kegiatan pertambangan tersebut dapat diselesaikan melalui pendapingan hukum.

Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Ferdinand Sapan menerangkan, Kejaksaan Negeri Konawe melaksanakan tanggung jawab sebagai pendampingan hukum dan memberikan kemudahan untuk pemerintah daerah, termasuk pendampingan penyelenggaraan pemerintahan, terutama pada penyelenggaraan proyek-proyek pemerintah maupun kasus aset tanah termasuk piutang.

Baca Juga: RS Jantung, Perpustakaan Modern dan Jalan Kendari Toronipa Akan Diresmikan Ali Mazi

"Kalau itu tentunya dengan tanggung jawab dan kewenangan di kejaksaan bisa membantu pemerintah daerah sebagai pendamping hukum. Banyak hal yang sifatnya konsultatif pasti kita akan lakukan ke kejaksaan, karena penyelenggaraan pemerintahan itu tidak bisa berjalan sendiri harus bersama-sama," ucapnya.