Sementara itu, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sultra, Tasman Taewa menuturkan, mplementasi pelaksanaan penilaian Lomdeskel berdasarkan Permendagri nomor 81 tahun 2014 demi mewujudkan kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing desa dan kelurahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Permendagri No. 81 tahun 2014 telah menguraikan 3 indikator penilaian lomdeskel yaitu bidang pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan, serta bertambah lagi satu indikator tentang bagaimana penanganan pencegahan COVID-19 desa dan kelurahan berdasarkan instruksi Mendagri nomor 3 tahun 2021.
Baca Juga: Kasus Kematian karena COVID-19 di Kendari Bertambah, Klasternya Lingkungan Keluarga
"Momentum ini akan kita manfaatkan untuk memaksimalkan sosialisasi tentang pencegahan penanaganan COVID-19 dan mamberikanedukasi, wawasan kepada masyarakat desa kelurahan tentang vaksinasi COVID-19 untuk mengurangi informasi hoaks yang banyak beredar," katanya.
Lebih lanjut, Tasman mengungkapan, telah ditetapkan sembilan kabupaten/kota yang akan dinilai secara lapangan atau faktual karena telah mengirim berkas administrasi laporan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, yang telah divalidasi dan verikasi oleh tim penilai Lomdeskel provinsi.