Di mana dalam asas hukum pengadaan barang dan jasa itu harus memenuhi prinsip-prinsip utama good govermance, yakni akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.
"Harus terbuka, semua orang harus bisa dapat mengakses pengadaan barang dan jasa, siapapun harus mematuhi ketentuan itu," pungkasnya.
Ia juga meluruskan tentang adanya penahanan kegiatan yang diarahkan Sekretaris Daerah kepada Kabag ULP, ini sesuai perintah Kemendagri, di mana Gubernur Sulawesi Tenggara mengatakan harus meningkatkan realisasi anggaran, jadi ia tidak melarang serta menahan pengadaan barang dan jasa secara menyeluruh, tetapi ada paket tertentu.
Baca Juga: Server ULP Disembunyikan, Pj Bupati Muna Barat Duga Ada Permainan dalam Proses Tender
"Tetapi ada paket-paket tertentu yang kita tahan, karena ada kenaikan harga, dan ada undang-undang perpajakan," ucapnya.