Baca Juga: Penantian Awal Pendaftaran CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbaru BKN
"Kita belum punya sistem perencanaan tenaga kerja yang terintegrasi antara pendidikan, industri, dan daerah. Kementerian kita belum punya data kebutuhan tenaga kerja. Jadi pembukaan SMK beserta jurusannya tidak berdasarkan kebutuhan industri," ujar Ina, seperti dikutip dari laman Kompas, Minggu (21/6/2026).
Menurut Ina, pembenahan perlu dilakukan melalui penyediaan data kebutuhan tenaga kerja yang terhubung dengan sistem pendidikan. Dengan demikian, pembukaan program studi maupun jurusan di SMK dapat lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap pengelolaan pendidikan vokasi agar tujuan pembentukan SMK benar-benar menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
Ina turut menyinggung pelaksanaan program magang yang dinilai belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja lulusan SMK. Ia menilai masih terdapat perusahaan yang memanfaatkan peserta magang sebagai tenaga kerja berbiaya rendah tanpa memberikan peluang rekrutmen yang jelas setelah program berakhir.