Pihaknya juga membeberkan bahwa sebelumnya Kejati Sultra sementara menangani perkara Antam site Mandiodo dan Kolaka, 50 perusahaan tambang di Sultra yang mesti membayar denda administratif PNBP PPKH.
"Kita datang ke sini juga untuk mempertanyakan kelanjutan kasus Antam site Mandiodo Jilid II, soal lelang barang bukti Antam site Mandiodo, Antam site Pomalaa, dan 50 perusahaan tambang di Sultra yang mesti membayar denda administratif PNBP PPKH," jelasnya.
Jeje juga membawakan aduan soal dugaan pelanggaran PT Indonusa di Konut.
"Kita juga melaporkan secara resmi izin lintas koridor PT Indonusa yang janggal dan denda administratif PNBP PPKH PT Indonusa," pungkasnya.
Sementara itu Kasipenkum Kejati Sultra, Dody, mengatakan bahwa saat ini Kejati Sultra, khusus pada kasus Antam site Mandiodo, masih fokus pada TPPU.