"Kita masih fokus pada TPPU Antam Mandiodo, yang kedua masalah Antam Pomalaa, dan perkara lainnya," ungkapnya.
Terkait denda administratif PNBP PPKH 50 perusahaan tambang di Sultra, Kasi V Bidang Intelijen Kejati Sultra, Ruslan, menjelaskan bahwa untuk perkara tersebut telah dikembalikan ke Kementerian untuk penagihannya.
"Kemarin memang ada tiga perusahaan yang melakukan pembayaran, itu kita sudah kembalikan ke perusahaan, dan perusahaan membayar langsung ke Kementerian dalam hal ini Kementerian Kehutanan," katanya.
Ia menambahkan, kemarin pihak hanya pengumpulan bahan data dan keterangan, dan menemukan ada perusahaan yang mau membayarkan dan ada juga yang enggan, semua dikembalikan ke kementerian terkait.
Lima puluh perusahaan tambang di Sultra diwajibkan melunasi denda administratif PNBP PPKH ke Kementerian Kehutanan.