Baca Juga: Evaluasi Pilkada 2024, KPU Sultra Rumuskan Perbaikan Pemilu
"Nanti setelah mereka bayar denda administratif PNBP PPKH baru mereka diterbitkan PPKH, kan perusahaan-perusahaan ini telah memiliki IUP. Tetapi untuk menambang di kawasan hutan itu mesti memiliki PPKH, dan berdasarkan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law mereka ini dimaafkan dengan cara membayar denda administratif PNBP PPKH," beber Ruslan.
Ia juga menuturkan bahwa saat ini perkara tersebut telah ditangani oleh Kementerian Pertahanan berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
"Dengan adanya Perpres tersebut ditunjuklah satgas, yang akan menindaklanjuti penertiban kawasan hutan. Satgas tersebut diketuai oleh Menteri Pertahanan, Wakil I Jaksa Agung, Wakil II Panglima TNI, Wakil III Kapolri, Pelaksananya Jampidsus," kata Dody melanjutkan.
"Jampidsus sebagai pelaksana satgas," tambahnya.