KENDARI, TELISIK.ID - Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Kota Kendari menuntut pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada warga Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Mereka menganggap di tanah Papua terjadi krisis hak asasi manusia dan demokrasi.
Hal itu mereka suarakan dalam aksi unjukrasa di pertigaan kampus Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Sabtu (25/3/2023).
Kordinator Lapangan Yanto Lokmore mengatakan, realitas yang ada saat ini, pemerintah masih melakukan pendekatan militeristik dengan menggunakan instrumen TNI dan Polri. Hal itu dilakukan tanpa memperhatikan mekanisme demokrasi yang sejati.
Lembaga-lembaga pemerintahan lokal menjadi sasaran campur tangan dan pengawasan pemerintah pusat untuk menjalankan akses modal kapital di Tanah Papua dan implementasinya pun lebih terfokus pada pemusnahan rakyat Papua.
"Kami menuntut agar masyarakat Papua diberikan kebebasan untuk menentukan nasib sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat, apa lagi mengirimkan militer di Tanah Papua," tegasnya.