"Pemerintah gagal memberikan rasa keadilan kepada korban berbagai kasus yang dilakukan oleh aparat keamanan," ujarnya.
Baca Juga: Ribuan Masyarakat Sulawesi Tenggara di Oksibil Papua Mengungsi Gegara KKB
Salah satu massa aksi, Terlina mengatakan, sejak Presiden Joko Widodo terpilih pada akhir tahun 2014 hingga 2023, investasi global terus mengeruk kekayaan alam secara legal maupun ilegal. Pelanggaran HAM, krisis demokrasi dan pengerukan sumber daya alam di Tanah Papua tidak pernah berakhir sampai saat ini.
"Kami menilai pemerintah pusat tidak serius dengan upaya penyelesaian masalah dengan pendekatan humanisme dan kemanusiaan," tegasnya.
Apalagi sejak lama pemerintah pusat dan pemerintah lokal, militer dan investasi global terlibat dalam kegiatan ekonomi ilegal di West Papua termasuk di usaha penebangan kayu dan pengamanan perusahaan-perusahaan pertambangan dan perkebunan yang juga disertai penggusuran orang-orang West Papua dari tanahnya. (A)