"Kami mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara untuk berkoordinasi dengan Kementerian ESDM RI dan Kementerian Kehutanan agar tidak tinggal diam melihat pelanggaran seperti ini dan segera mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT GKP," tegasnya.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Halu Oleo, Ikbal menilai PT GKP tidak menerapkan kaidah pertambangan yang sesuai PP No 9 Tahun 2021 pasal 188 huruf C, kemudian menindaklanjuti putusan MA untuk merevisi RTRW Konkep dan putusan PTUN Kota Kendari mengenai pencabutan IUP PT.GKP.
"Melihat tidak patuhnya PT Gema Kreasi Perdana terhadap putusan hukum negara ini, kami mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara, aparat penegak hukum, Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan agar tidak tinggal diam melihat pelanggaran ini," ujarnya.
Mereka juga mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara agar secepatnya melakukan kordinasi bersama Menteri ESDM RI untuk mengevaluasi seluruh aktivitas pertambangan yang ada di Konawe Kepulauan terkhusus PT GKP karena telah menimbulkan kerusakan lingkungan.
Praktik pertambangan di Pulau Wawonii berisiko memperparah kerawanan pulau-pulau kecil dari ancaman bencana baik gempa maupun bencana tinggi.
