Praktik-praktik mafia tanah telah meluas dan melibatkan berbagai pihak. Oknum lembaga peradilan, seperti hakim dan panitera termasuk kedalam pihak yang terlibat merupakan bagian dari mafia peradilan.
“Kenyataan ini tentu sangat logis, mengacu pada definisi mafia tanah,” ujarnya.
Adapun definisi mafia tanah yang dimaksud sebagai kolaborasi antara oknum pejabat yang memiliki kewenangan dengan pihak lain yang memiliki itikad jahat, seperti merugikan negara dan masyarakat dengan tujuan untuk memiliki maupun menguasai tanah.
“Umumnya dilakukan dengan cara-cara yang koruptif,” kata dia.
Oleh sebab itu, Mahfud mengingatkan peran Komisi Yudisial (KY) serta Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan pengawasan serta pemberantasan terhadap praktek-praktek mafia tanah yang memanfaatkan lembaga peradilan.