Sehingga kata Mahfud, bukan hanya pengadilan yang bermain dalam permasalahan tanah, tetapi juga aparat penegak hukum di luar pengadilan.
“Istilah mafia peradilan itu sejak zaman Presiden SBY, diganti istilahnya jadi mafia hukum. Karena bukan hanya pengadilan yang merusak pertanahan itu,” terang Mahfud.
“Di aparat penegak hukum yang belum ke pengadilan pun itu bermasalah, di kejaksaan, di kepolisian, di pemerintahan, di kantor BPN, dan sebagainya. Lurah, camat, dan seterusnya,” lanjutnya.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Sofyan Djalil mengungkapkan praktik mafia tanah di jajaran kementeriannya.
Menurut Sofyan, pihaknya mendapat beberapa laporan mengenai pelanggaran hukum oleh oknum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).